Lembaran Data Pencairan Kredit Mencurigakan selama Setahun yang Berujung pada Penahanan

Skandal Bank Papua Berlanjut: Dua Analis Kredit Ditahan, Keterlibatan Pimpinan Cabang Diincar

INFO Oksibil– Lembaran hitam kembali mencoreng reputasi Bank Papua, bank BUMD milik Pemerintah Provinsi Papua yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memakmurkan masyarakat. Kali ini, skandal korupsi yang menyandung bank tersebut merambah ke tataran eksekutor lapangan. Dua orang analis kredit, Prarto dan Wilson, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dijebloskan ke dalam sel Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Manokwari, Jumat (29/8/2025).

Penahanan ini bukanlah titik akhir, melainkan justru babak baru dari pengungkapan sebuah skema yang diduga telah menggerogoti uang negara hingga hampir satu miliar rupiah. Kini, sorotan justru mengarah kepada pimpinan tertinggi di cabang tersebut.

Dari Pemeriksaan Singkat ke Rompi Tahanan

Kedua tersangka, yang masih aktif bekerja sebagai analis kredit di Bank Papua Cabang Manokwari Selatan, menjalani pemeriksaan intensif selama kurang lebih dua jam di ruangan Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari. Namun, bukannya pulang, mereka justru mengenakan rompi orange tahanan kejaksaan. Langkah tegas yang menunjukkan kuatnya bukti awal yang dipegang oleh jaksa.

Baca Juga: Kabar Duka Mendalam untuk Warga Sarmi Pasca Penahanan Ibu Tersangka Pembunuhan Bayi

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Manokwari, Hasrul, S.H., M.H., menegaskan bahwa penetapan Prarto dan Wilson ini merupakan pengembangan dari kasus yang sudah lebih dulu menjerat seorang tersangka sebelumnya, Sabir Basir. Tiga tersangka ini kini bersama-sama mendekam di penjara, membongkar cerita yang lebih besar dari sekadar kesalahan prosedur.

Skema Kerugian Negara yang Terukur: Hampir Rp 1 Miliar

Besaran kerugian negara dalam kasus ini bukanlah angka asal tebak. Nilai fantastis sebesar Rp 996.750.000,00 (hampir satu miliar rupiah) tersebut berdasarkan hasil audit yang sangat detail dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Barat. Surat audit bernomor PE.03.03/SR-147/PW27/5/2025 tertanggal 15 Agustus 2025 itu menjadi dasar kuat bagi Kejaksaan untuk bergerak cepat.

Kerugian ini timbul dari pencairan pinjaman kepada lima nasabah yang dilakukan secara bertahap dalam rentang waktu yang panjang, yakni dari 4 November 2022 hingga 10 November 2023. Polanya terstruktur dan berulang, mengindikasikan bahwa ini bukanlah kelalaian individu, melainkan sebuah sistem yang dimanipulasi.

Modus Operandi: Merekrut dan Mencairkan di Luar SOP

Lantas, apa peran kedua analis kredit ini? Menurut Hasrul, peran mereka sama persis dengan tersangka Sabir Basir: “merekrut calon nasabah dan mencairkan kredit yang tidak sesuai dengan standar operasional perbankan.”

Kalimat tersebut, meski terdengar teknis, menyimpan kekuatan destruktif yang besar. Dalam dunia perbankan, analis kredit adalah “nyawa” dari proses pemberian pinjaman. Mereka yang bertugas menganalisis kelayakan nasabah, menilai kemampuan bayar, dan memastikan semua dokumen serta prosedur berjalan sesuai aturan untuk meminimalkan kredit macet.

Ketika fungsi ini dimanipulasi, seluruh sistem menjadi rapuh. Pola yang diduga dilakukan adalah:

1. Merekrut Nasabah: Mencari atau merekrut individu yang diajak untuk mengajukan kredit.

2. Pengajuan Fiktif atau Dipaksakan: Nasabah tersebut kemudian diajak (atau mungkin dipaksa) untuk mengajukan pinjaman dengan nilai yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial mereka yang sebenarnya.

3. Melanggar SOP: Kedua analis, yang memiliki kewenangan untuk menilai, secara sengaja mengabaikan prosedur standar (SOP) perbankan. Mereka menyetujui kredit yang seharusnya ditolak atau mengurangi plafonnya.

4. Pencairan dan Kerugian: Kredit cair, tetapi karena nasabah tidak mampu membayar, kredit tersebut akhirnya macet dan menjadi kerugian bagi bank—yang dalam hal ini adalah uang negara.

Lima nasabah yang disebut sebagai “korban” dalam pernyataan Kejaksaan kemungkinan adalah pihak yang direkrut dalam skema ini. Mereka bisa jadi korban yang dipaksa terlibat atau bahkan bagian dari permainan.

Sorotan Terbaru: Keterlibatan Pimpinan Cabang?

Yang paling mencemaskan dan menunjukkan bahwa pengungkapan masih akan berlanjut adalah pernyataan tegas Kasi Pidsus Hasrul mengenai kemungkinan tersangka baru. “Kepala Cabang (Bank Papua Mansel) juga berpotensi ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Pernyataan ini membuka dimensi baru dalam skandal ini. Seorang kepala cabang bertanggung jawab penuh atas seluruh operasional dan kinerja cabangnya. Mustahil pencairan kredit senilai hampir satu miliar yang menyimpang dari SOP terjadi tanpa sepengetahuan atau bahkan tanpa persetujuan dari pimpinan.

Kejaksaan tampaknya sedang menyusun puzzle untuk membuktikan sejauh mana keterlibatan sang kepala cabang. Apakah dia hanya lalai dalam pengawasan, atau secara aktif terlibat dalam merancang dan mengizinkan skema ini? Jawabannya akan menentukan arah kasus ini ke depannya.

Membongkar Budaya dan Sistem di Bank Papua

Ini bukan kali pertama Bank Papua terlibat dalam skandal korupsi. Sebelumnya, sejumlah kasus serupa telah menyeret nama bank ini. Kejadian yang berulang memunculkan pertanyaan mendasar tentang governance dan budaya kerja di dalam internal Bank Papua.

Apakah terdapat tekanan untuk mencapai target kredit tanpa diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat? Apakah budaya “main belakang” dan melanggar SOP telah menjadi praktik yang dianggap biasa di beberapa cabang? Kasus ini seharusnya menjadi alarm keras bagi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Papua untuk melakukan audit menyeluruh dan pembenahan sistemik, bukan hanya sekadar menindak pegawai level bawah.

Dampak dan Pelajaran

Skandal ini memiliki dampak berlapis:

1. Kerugian Finansial Negara: Hampir Rp 1 Miliar uang rakyat hilang dan harus ditanggung.

2. Merusak Reputasi Bank: Kepercayaan masyarakat, terutama di Papua, terhadap institusi keuangan milik sendiri bisa anjlok.

3. Menghambat Program Pemerintah: Bank Papua memiliki misi mulia untuk mendukung pembangunan dan UMKM di Papua. Skandal seperti ini menghambat tujuan tersebut karena dana yang seharusnya untuk produktif justru dikorupsi.

4. Mengorbankan Nasabah: Kelima nasabah yang terlibat terjerat dalam masalah hukum dan utang yang mungkin tidak mereka inginkan.

Penahanan dua analis kredit adalah langkah yang tepat dan harus diapresiasi. Namun, Kejaksaan harus berani menelusuri kasus ini hingga ke akarnya. Siapa pun yang terlibat, pada level mana pun, harus ditindak tegas. Masyarakat menunggu tidak hanya pada proses hukum yang adil bagi para tersangka, tetapi juga pada komitmen nyata Bank Papua untuk berbenah, agar skandal memalukan seperti ini tidak terulang untuk kesekian kalinya.