Breaking News
"Berita" adalah sajian informasi terkini yang mencakup peristiwa penting, fenomena sosial, perkembangan ekonomi, politik, teknologi, hiburan, hingga bencana alam, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Kontennya disusun berdasarkan fakta dan disampaikan secara objektif, akurat, dan dapat dipercaya sebagai sumber referensi publik.
Klik Disini Klik Disini Klik Disini Klik Disini
Pakar hukum tata negara Feri Amsari menanggapi polemik dugaan ijazah palsu yang diarahkan kepada
Arsul Sani, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, isu tersebut tampak seperti
“serangan balik” terhadap MK yang dalam beberapa waktu terakhir tengah mendapat sorotan publik.Feri menjelaskan bahwa dugaan pemalsuan ijazah seharusnya mengikuti alur hukum yang jelas, termasuk autentikasi
dokumen, verifikasi institusi pendidikan, dan pemeriksaan aparat penegak hukum. Namun, dalam kasus Arsul, ia menilai
isu ini justru berkembang tanpa dasar bukti kuat dan lebih banyak beredar di ruang publik.“Jika memang ada dugaan pemalsuan ijazah, jalurnya jelas: lapor kepada pihak berwenang. Bukan dilempar di
media sosial atau forum politik,”
ujar Feri.

Diduga Berkaitan dengan Putusan MK

Menurut Feri, munculnya isu ini tidak bisa dilepaskan dari situasi MK yang tengah menghadapi tekanan publik
akibat sejumlah putusannya. Ia menduga tuduhan terhadap Arsul dapat menjadi bagian dari dinamika politik yang
mengarah pada lembaga tersebut.

Feri menilai serangan personal terhadap hakim MK tanpa bukti berpotensi merusak wibawa lembaga peradilan yang
memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi.

Arsul Sani Membantah

Pihak Arsul Sani telah membantah isu tersebut. Ia memastikan bahwa seluruh dokumen pendidikan miliknya resmi dan
dapat diverifikasi kapan pun. Arsul menyebut tuduhan ini sebagai usaha membentuk opini negatif terhadap dirinya
dan MK.

Seruan untuk Polisi Bertindak Bila Ada Bukti

Feri Amsari menegaskan bahwa aparat kepolisian wajib menindaklanjuti tuduhan ini jika memang ada bukti valid.
Namun, jika tidak ada bukti, penyebaran informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai fitnah.

“Ruang publik jangan dijadikan arena penyebaran informasi palsu. Semua ada mekanisme hukumnya,” jelas Feri.

Respons Publik Terbelah

Isu ini memicu perdebatan di media sosial. Sebagian masyarakat mendesak pemeriksaan terhadap Arsul, sementara
sebagian lainnya menilai ini hanya manuver politik. Tagar terkait isu ini bahkan sempat masuk jajaran trending.

MK Diingatkan Tetap Transparan

Di akhir pernyataannya, Feri mengingatkan MK agar tetap mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Ia menilai
bahwa klarifikasi resmi diperlukan untuk meredam spekulasi liar yang berkembang.

Baca Juga:

tokopedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *